Akibat Hukum Jika Menjual Barang KW atau Palsu – Legalisasi
EnglishIndonesian

Akibat Hukum Jika Menjual Barang KW atau Palsu

fake item

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Sobat legal pasti pernah melihat barang kw atau imitasi yang tidak sesuai dengan barang original atau aslinya. Sampai saat ini pelanggaran terhadap hak merek kerap terjadi namun bukan berarti pelanggar hak merek lepas dari jerat hukum.

Mengenai perdagangan produk atau barang palsu atau yang juga dikenal dengan barang “KW”, dalam Pasal 90 – Pasal 94 UU Merek diatur mengenai tindak pidana terkait merek:

1.Pasal 90: Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Pasal 91: Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
3. Pasal 92: (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah. (3) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
4. Pasal 93: Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
5. Pasal 94: (1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran Dan secara tegas pula, dalam Pasal 95, UU Merek menggolongkan seluruh tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut sebagai delik aduan, bukan delik biasa. Dalam keilmuan hukum, hal ini berarti bahwa pasal-pasal pidana dalam UU Merek diberlakukan setelah adanya laporan dari seseorang yang dirugikan atas perbuatan orang lain sehingga terkait delik aduan pun penyidikan kepolisian dapat dihentikan hanya dengan adanya penarikan laporan polisi tersebut oleh si pelapor sepanjang belum diperiksa di pengadilan.

Kejahatan-kejahatan tersebut di atas hanya dapat dituntut jika ada aduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini terlihat dari ekspresi Pasal 95 UU Merek: tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94, yang merupakan delik aduan/dakwaan.

Ini berarti bahwa penjualan produk atau barang palsu hanya bisa ditindak oleh pihak yang berwenang jika ada aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh hal tersebut, dalam hal ini si pemilik merek itu sendiri atau pemegang lisensi(Pasal 76 dan Pasal 77 UU Merek).

Di sisi lain, dari sedut pandang pelaku usaha juga berkewajiban di antaranya untuk beritikad baik, menjamin mutu barang yang diperdagangkan, memberikan informasi kepada pelanggan secara jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, bahkan memberikan kompensasi jika barang yang dijual adalah produk kw atau palsu.

Oleh karena itu, langkah yang dapat Anda lakukan untuk memastikan keaslian produk adalah untuk menelusuri kualitas, spesifikasi, dan informasi dari produk tas tersebut, baik penelusuran pribadi maupun dengan bertanya kepada importir Anda, atau informasi resmi dari pemilik merek.

Selanjutnya, jika produk yang Anda terima tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Penjual barang atau jika produk tersebut dikatakan oleh importir asli tetapi ternyata palsu, maka Anda dapat melaporkan tindakan pidana memperdagangkan barang palsu sebagaimana tertuang dalam pasal  102 UU 20/2016 yang berbunyi :

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Jika sobat legal ingin melakukan pendirian Koperasi, PT, CV dan badan hukum lainnya  yang aman, cepat dan  mudah maka segera hubungi kami di 0818 0811 7271.

Legalisasi.com jasa pendirian PT dengan syarat pembuatan PT yang mudah “One Stop Bussiness Solution

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

lisensi
Legalitas Usaha

Pentingnya Lisensi Merek Dalam Sebuah Bisnis

Pelaku bisnis dengan bisnis yang berkembang ingin mengoptimalkan keuntungan yang diperolehnya. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan mengizinkan pelaku usaha lain menggunakan merek produknya

umkm
Legalitas Usaha

Cara Mengurus Surat Keterangan Usaha Mikro di Desa

Sobat legal penting bagi pengusaha (baik mikro, kecil atau menengah) untuk memiliki izin di mana pun mereka ingin mendirikan bisnis mereka. Jika Anda ingin memulai

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch