OSS sebagai platform pengurusan perizinan pada pemerintahan terus mengupayakan untuk perbaikan baik secara sistem maupun sumber daya manusianya. Baru baru ini pemerintah meluncurkan sistem layanan OSS versi 11. Versi terbaru ini nantinya kan lebih tersusun rapi didalam pengaturan database dan aplikasi OSS didesain ulang agar lebih user friendly, sehingga dapat mengurangi urgensi konsultasi langsung. Dimana versi sebelumnya sering terjadi penumpukan dalam layanan konsultasi offline OSS.
Sistem OSS yang meniscayakan berbagai tambahan menu dalam laman website-nya memerlukan adanya sosialisasi terus-menerus kepada para pelaku usaha. Misalnya, mengenai adanya perbedaan data mengenai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) dari perseroan terbatas (PT) yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan KBLI yang digunakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian cq lembaga OSS.
Dikarenakan terdapat perbedaan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan KBLI 2017. Sebab jika tidak disesuaikan maka NIB perusahaan tersebut yang masih menggunakan kBLI 2017 dalam SABH maka akan dibekukan dalam jangka waktu satu tahun dari terbitnya peraturan mengenai OSS yang jatuh pada bulan Oktober 2019.
Berdasarkan informasi dari laman resmi www.oss.go.id, KBLI merupakan klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Sedangkan persoalan adanya perbedaan data KBLI PT dalam (SABH) dengan sistem OSS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikarenakan terdapat perbedaan sistem isian input data KBLI yang dijalankan secara terprogram yaitu sistem OSS menggunakan KBLI 2017 dan SABH menggunakan KBLI sebelum KBLI 2017.
Hal inilah yang mengakibatkan ketidaksesuaian data antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehingga berdampak pada tidak dapat diprosesnya nomor induk berusaha (NIB) pada sistem OSS.
Tentunya karena OSS ini termasuk regulasi baru maka perlu terus disosialisasikan kepada pelaku usaha di masyarakat. koordinasi pun terus dilakukan dengan instansi terkait dengan adanya berbagai penyesuaian dalam OSS
mengacu pada pengumuman resmi dalam laman OSS yang ditandatangani oleh sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan plt direktur jenderal administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan HAM RI tertanggal 11 Oktober 2018. Dalam laman resmi OSS tersebut, disampaikan bahwa untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM RI cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian cq lembaga OSS akan memproses dan menerbitkan NIB bagi PT yang maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya belum menggunakan KBLI 2017. Dengan catatan bahwa PT tersebut dalam jangka waktu satu tahun wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai mekanisme yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.
Penyesuaian KBLI PT dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan maksud dan tujuan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan menteri hukum dan HAM.
Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan PT tersebut tidak menyesuaikan anggaran dasarnya, maka NIB PT tersebut akan dibekukan.
untuk menghindari hal tersebut segera lakukan penyesuaian KBLI 2017 pada perusahaan anda agar NIB perusahaan anda tidak dibekukan, untuk penyesuaian KBLI 2017 segera hubungi kami di 0878 08117271.
