Cara Pengurusan Izin Konstruksi di tahun 2022 – Legalisasi
EnglishIndonesian

Cara Pengurusan Izin Konstruksi di tahun 2022

construction

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU Konstruksi), usaha jasa konstruksi ada yang berbentuk badan usaha perseorangan atau badan niaga, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pelaku usaha jasa konstruksi wajib memiliki Izin Jasa Konstruksi. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjan konstruksi.

Pekerjaan Konstruksi yaitu  keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

PUPR Menerbitkan Izin Konstruksi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa ada beberapa kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada layanan publik di sektor jasa konstruksi setelah berlakunya UU Cipta Kerja yaitu:

  1. Penghapusan izin usaha jasa konstruksi sehingga hanya perlu sertifikat keahlian.
  2. Adanya peningkatan pemberdayaan LPJK nasional.
  3. Penerapan Online Single Submission (OSS) untuk pengajuan perizinan berusaha berupa Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi, Sertifikasi Kompetensi kerja (SKK) Konstruksi.
  4. UU Cipta Kerja disebut akan menguatkan masyarakat jasa konstruksi nasional, dalam penyelenggaraan sistem sertifikasi kompetensi kerja konstruksi, dan sertifikasi badan usaha.
  5. Akan dilaksanakan konsolidasi sertifikasi, berupa konsolidasi sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dan surat tanda registrasi arsitek.
  6. Integrasi data yang dimulai dari data jasa konstruksi, sertifikasi, pengalaman tenaga kerja konstruksi, badan usaha jasa konstruksi, serta di bidang pajak, dan lainnya

Pasal 80 PP 5 2021 menyebutkan bahwa Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha jasa konstruksi terdiri atas :

  1. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi
  2. Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
  3. Registrasi kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA)
  4. Lisensi lembaga sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)
  5. Lisensi lembaga sertifikasi profesi jasa konstruksi

Tahapan Proses Pengurusan Izin Jasa Konstruksi

SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), dan Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) merupakan salah satu pemenuhan dalam perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi.

Permohonan SBU dan SKK selanjutnya akan dilayani oleh LSBU dan LSP melalui Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) yang terhubung dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJK T) serta portal perizinan Kementerian PUPR untuk pemenuhan persyaratan.

Tabel Klasifikasi Bangunan Gedung (BG)

Kode KBLI Judul KBLI Kode Subklasifikasi Jenis Usaha Kualifikasi
41011 Konstruksi Gedung Hunian BG001 Umum KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA
41012 Konstruksi Gedung Perkantoran BG002 Umum KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA
41013 Konstruksi Gedung Industri BG003 Umum KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA
41014 Konstruksi Gedung Perbelanjaan BG004 Umum KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA
41015 Konstruksi Gedung Kesehatan BG005 Umum KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA
41016 Konstruksi Gedung Pendidikan BG006 Umum KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA
41017 Konstruksi Gedung Penginapan BG007 Umum KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA
41018 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga BG008 Umum KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA
41019 Konstruksi Gedung Lainnya BG009 Umum KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA
42204 Kontraktor Elektrikal BS007 Umum KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA

Sertifikat Standar Jasa Konstruksi

Sertifikat Standar Perizinan Berusaha subsektor jasa konstruksi terdiri dari:

  1. SBU Konstruksi

SBU Konstruksi harus dimiliki oleh BUJK yang menyediakan jasa konstruksi. SBU Konstruksi dirilis melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terpadu. Terapkan untuk membangun SBU melalui OSS RBA.

  1. SKK Konstruksi

SKK konstruksi harus dimiliki oleh pekerja konstruksi. SKK konstruksi diberikan melalui uji profisiensi berdasarkan standar kompetensi kerja. Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh LSP gedung. SKK Konstruksi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sebelum masa berlakunya habis.

Klasifikasi Kegiatan Usaha Konstruksi

Jenis kegiatan usaha konstruksi berdasarkan analisis tingkat risiko meliputi :

  1. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi
  2. Usaha Pekerjaan Konstruksi
  3. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Perbedaan Tabel Klasifikasi Usaha Konstruksi

Pekerjaan jasa konsultansi konstruksi tidak dapat merangkap dengan 2 (dua)  jenis usaha yang lain. Jenis usaha pekerjaan konstruksi dan jenis usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi dapat saling merangkap.

Jenis kegiatan usaha konstruksi Umum Spesialis Terintegrasi
Konsultansi Konstruksi 1.     Arisetektur

2.     Rekayasa

3.     Rekayasa terpadu

4.     Arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah

1.     Konsultansi ilmiah dan teknis

2.     Pengujian dan analisis teknis

·
Pekerjaan Konstruksi 1.     Bangunan gedung

2.     Bangunan sipil

1.     Persiapan

2.     Konstruksi khusus

3.     Konstruksi prapabrikasi

4.     Penyewaan Peralatan

5.     Instalasi

6.     Penyelesaian bangunan

1.     Bangunan gedung

2.     Bangunan sipil

Mengenal Kelas Kecil, Menengah, Besar, PMA dan BUJKA

Kualifikasi badan usaha yang berbentuk badan usaha pada sub industri jasa konstruksi jasa konsultansi konstruksi dan rekayasa konstruksi meliputi kualifikasi kecil, menengah, dan besar.

Sedangkan status PMA hanya diberikan kepada badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh pemegang saham asing. Dan kualifikasi PMA harus punya skala karena punya modal disetor di atas Rp 10 miliar.

Kualifikasi konstruksi BUJKA adalah diberikan untuk badan usaha asing yang ingin melakukan kegiatan konstruksi di Indonesia.

Kualifikasi badan usaha sub sektor jasa konstruksi untuk usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi hanya meliputi kualifikasi besar.

Badan usaha jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi kualifikasi menengah dan besar harus berbadan hukum Indonesia.

Hal Penting Yang Harus Dimiliki Oleh Pelaku Usaha Konstruksi

Berdasarkan pasal 85 PP 05/20 penetapan kualifikasi badan usaha untuk jasa konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi dilakukan berdasarkan penilaian kelayakan terhadap dokumen-dokumen sebagai berikut :

  1. Penjualan tahunan
  2. Kemampuan keuangan
  3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi
  4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi

Nantinya kualifikasi dari pelaku usaha akan menentukan seberapa besar batas kemampuan usaha dan nilai pekerjaan tender.

Jika sobat legal ingin membuat kontrak perjanjian ,pendirian Koperasi, PT, CV dan badan hukum lainnya  yang aman, cepat dan mudah maka segera hubungi kami di 0818 0811 7271..

Legalisasi.com jasa pendirian PT dengan syarat pembuatan PT yang mudah “One Stop Bussiness Solution

 

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

prison
Legalitas Usaha

Penjelasan Mengenai Pembebasan Bersyarat Napi Koruptor

Sobat legal kabar mengenai bebasnya para napi koruptor telah menjadi headline dibeberpa media surat kabar baik cetak maupun elektronik.adapun keputusan bebas yang diberikan adalah pemebebasan

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch